Publik Hearing Penyusunan Standar Pelayanan pada Dinperinaker

            Dinperinaker melakukan Kegiatan Konsultasi Publik dan FGD, Berupa Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Perencanaan Program Kerja Dinperinaker Tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian, untuk mewujudkan Industri dan Ketenagakerjaan yang kondusif dalam menurunkan angka pengangguran dan Kemiskinan di Kota Pekalongan
            Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dr. Sri Budi Santoso, M.Si Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dan dihadiri oleh beberapa Kepala OPD dan Staf Ahli, Ketua APINDO,Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, SPRTMM, Ketua KADIN,Ketua ASEPHI, Ketua Kampoeng Batik Kauman, Ketua Kampoeng Batik Pesindon, Ketua Paguyuban Kuliner
          Pembukaan Kegiatan dilakukan oleh Dr. Sri Budi Santoso, M.Si (Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan) dengan mendefinisikan terkait layanan yang akan, telah dan sedang diselenggarakan, menyampaikan gambaran permasalahan issue pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian, memberikan gambaran data strategis untuk mendukung visi misi Walikota Pekalongan. pemaparan data strategis untuk mendapatkan saran terkait program prioritas. Entitas urusan yang menjadi penyelenggaraan urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan terkait perindustrian, mengenalkan sekilas urusan mengenai keterkaitan dinas, indikator kinerja kunci (IKK) kondisi data dikirimkan per 1 tahun untuk ketenagakerjaan. Memiliki struktur ketenagakerjaan. Kegiatan ini mendukung visi misi dan program kerja Walikota Pekalongan, menyangkut tata kelola pemerintahan yang baik, untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan potensi lokal mendukung prioritas pembangunan kota pekalongan. Menyampaikan arah kebijakan pemerintah kota pekalongan selaras dengan dinas perindustrian dan tenaga kerja. Layanan yang dilaksanakan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja kota pekalongan bersifat gratis/tanpa dipungut biaya, pedoman penyusunan standar pelayanan (SP).. Isu strategis pembangunan kota pekalongan, tata kelola pemerintahan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kemampuan sdm, meningkatkan ekonomi kreatif. Terkait tata kelola memastikan peningkatan kualitas layanan publik, transparansi, penguatan reformasi birokrasi untuk penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
             Disamping Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, adapula Kepala Bidang pada Dinperinaker menjadi narasumber pada kegiatan ini antara lain :

       1. Narasumber I Nurul Indrawati, S.H, M.H (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial)

Menyampaikan dasar hukum pelayanan, alur pelayanan, teknis pelayanan, dan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan terkait pelayanan pengesahan/pencatatan Sarana Hubungan Industrial dan Pelayanan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

       2. Narasumber II Sri Haryati, S.Sos, M.M (Kepala Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas)

Menyampaikan dasar hukum pelayanan, alur pelayanan, teknis pelayanan, dan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan terkait Layanan Pembuatan AK-I, Layanan Penerbitan rekomendasi paspor CPMI, Penerbitan Tanda Daftar Pendirian/Perpanjangan Bursa Kerja Khusus, Pengesahan Pemagangan Kerja dan Penerbitan tanda daftar lembaga pelatihan kerja (pemerintah atau swasta)

        3. Narasumber III Ninik Murniasih, S.Pd, M.M (Kepala Bidang Perindustrian)

Menyampaikan dasar hukum pelayanan, alur pelayanan, teknis pelayanan, dan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan terkait Penerbitan rekomendasi merk, penerbitan ijin usaha industri, verifikasi nomor induk berusaha, pembayaran retribusi Lingkungan Industri Kecil (LIK) dan Layanan Pengaduan

                            

Kegiatan Tersebut dilanjutkan Kegiatan diskusi dari tiap2 peserta yang hadir.antara lain:

 

Data merupakan kepentingan nasional. Ketika membangun data mikro berkoordinasi dengan BPS untuk sinkronisasi, SP secara administratif komitmen pelayanan, menyingkronkan, untuk pelayanan agar dapat dipermudah dan menempatkan petugas layanan pegaduan untuk meningkatkan kompetensi, perbaikan angka statistik agar dinas dapat berkontribusi atas visi dan misi pemimpin kota pekalongan

       2. Bappeda Kota Pekalongan

Menambahkan sedikit prioritas fokus, terkait peningkatan peran perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, untuk meningkatkan indeks pengarustamaan gender, keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi bidang industri kecil menengah, pendataan IKM yang menekankan keterlibatan perempuan, terkait penusunan standar pelayanan, terkait bagan-prosedur perlu diperjelas dan rinci, sehingga penggunaan bagan untuk memudahkan pembacaan layanan

       3. Kampung Batik Kauman

Permasalahan pembatik, masalah bahan baku, ketergantungan batik sangat tergantung dengan barang baku import, melakukan riset bahan baku batik, bahan baku tekstile,

       4. Kampung Batik Pesindon

Pendaftaran merk untuk lebih disosialisasikan, untuk contact center dapat menambahkan akun whatsapp atau app chatting

       5. IKM Kuliner kota Pekalongan

Data untuk sinkronisasi dinas 1 dengan dinas yang lain, meningkatkan pelatihan kewirausahaan untuk fresh graduate dengan harapan dapat membuka lapangan pekerjaan, serta melaksakan pendampingan sampai dengan menjadi usaha mandiri. Kuliner membutuhkan sentra untuk memudahkan konsumen

       6. APINDO

Pelampiran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, surat kontrak bersama untuk keringanan agar tidak melanggar undang-undang, air bawah tanah perusahaan dibebani 2500% sekiramya untuk memberikan kebijakan, masalah banjir rob, AK-I persyaratan banyak dan pencari kerja kadang tidak memerlukan AK-I

      7. SPRTMM

Untuk kesejahteraan perlu diimbangi dengan kenaikan UMR bahwa pada saat ini kota pekalongan, untuk mempertimbangkan  kesejahteraan pekerja. Untuk iklim kondusif untuk meningkatkan kapasitas bagi serigat buruh dan pekerja di kota pekalongan, untuk pengendalian bahan modal,

       8. KADIN

Kaitan dengan bahan baku batik, AK-I kurang diperlukan, CP dari telfon ke chatting

       9. Bagian Organisasi Setda

Manajemen perubahan, komitmen kepala pd menerapkan budaya kerja berAKHLAK merupakan komponen WBK, tata laksanan standar pelayanan, memaksimalkan TI untuk pelayanan yang dilaksanakan, penerapan standar pelayanan agar dipublikasikan untuk menginformasikan segala macam pelayanan. Harus di munculkan di website dengan segala macam  persyaratan.

     10. LPK Pembangunan

Kesulitian dalam perijinan di OSS sehingga pelaksanaan pekerjaan perijinan dapat berjalan dengan baik.

Tanggapan Kepala Dinperinker: dinamika regulasi, berproses sama sama belajar untuk perijinan melalui OSS berbasis resiko, terkait perijinan usaha resiko rendah, akan ditindaklanjuti dan dipampingi

     11. Hendra, APINDO/KADIN

Peningkatan kualitas SDM, setiap tahun perlu terobosan baru tentang pelatihan softskill untuk perusahaan atau serikat pekerja sbg upaya pekerja meningkat kompetensinya dan meningkat produktivitas, dapat terlibat dalam pelatihan OSS berbasis resiko

Tanggapan :