TALK SHOW PEMBERIAN THR KEAGAMAAN TAHUN 2021 DI MASA PANDEMI COVID-19
- KETENAGAKERJAAN
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Dinperinaker Kota Pekalongan telah melaksanakan kegiatan talk show atau dialog tentang Tunjangan Hari Raya Keagaman Tahun 2021 pada hari Selasa 4 Mei 2021 yang dilaksanakan di Radio Kota Batik dan Batik Tv. Acara tersebut dihadiri oleh narasumber Bapak Slamet Hariyadi, SH, M.Hum selaku Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Bapak H. Makmur Sofyan Mustofa, S.Pd selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Bapak Suherman selaku Ketua DPK APINDO Kota Pekalongan dan Bapak M. Jumali, Amd selaku Ketua DPC SPN Kota Pekalongan. Tujuan diadakannya kegiatan talk show tersebut yaitu untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan pembayaran THR pada masa pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pembayaran THR Keagamaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemic Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat memperhatikan langkah-langkah yang telah disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021.
THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pembayaran THR Keagamaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemic Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat memperhatikan langkah-langkah yang telah disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021.